Diduga Sungai Belutu Kandis Tercemar Limbah PKS, Dewan Siak Minta Pemerintah Daerah Berperan Aktif

Diduga Sungai Belutu Kandis Tercemar Limbah PKS, Dewan Siak Minta Pemerintah Daerah Berperan Aktif
Anggota DPRD Kabupaten Siak Zulfi Mursal.

SIAK, RIAUBERNAS.COM - Polemik sungai Belutu Kecamatan Kandis yang diduga tercemar limbah PKS sampai saat ini belum menemukan titik terang. Pasalnya, Pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Siak belum menemukan siapa pelaku yang sengaja membuang limbah ke sungai, sehingga menyebabkan banyak ikan mati disepanjang Sungai Belutu Kecamatan Kandis, Minggu lalu  (24/3/2019).

Berdasarkan Hearing kemarin, diduga salah satu pihak petinggi perusahaan tidak hadir memenuhi panggilan itu. Oleh sebab itu, anggota DPRD Siak dari Komisi 3, Zulfi Mursal saat ditemui Riau Bernas.com, Rabu (27/3/2019), meminta peran aktif Pemerintah daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menjemput bola, dan secepatnya mengungkapkan perusahaan mana yang membuang limbah itu.

"Emang ada dugaan salah satu perusahaan membuang limbah ke Sungai Belutu, cuma kita tidak ada bukti. Kendala dilapangan, Kabupaten Siak belum mempunyai Lab untuk mengecek sampel air dan alat memadai. Saat pengecekan sampel air, DLH terbatas anggaran, sementara DLH mengajukan perjalanan dinas saja, saat ini sudah dipangkas," jelas anggota Dewan 3 pariode itu.

Zulfi Mursal meminta peran masyarakat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu menggungkap fakta sebenarnya dilapangan perihal sungai Belutu yang tercemar itu. "Kalau perlu masyarakat tunjukkan bukti, kapan pihak perusahaan tersebut membuang limbah," tandasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melalui Kabid Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup  Ardayani membenarkan, bahwa sungai Belutu Kecamatan Kandis diduga dicemari oleh limbah PKS.
 
"Iya hitam pekat air sungai, itu jelas limbah PKS, cuma kita tidak ada bukti mengarahkan kesana, waktu sidak tidak ditemukan apa-apa," sebutnya.

Berdasarkan keterangan masyarakat, lanjut Ardayani, itu dari PT KAI, "Namun saat di minta kepada masyarakat untuk menunjukkan mana saluran limbahnya, masyarakat tidak mau menunjukkan, sementara pihak perusahaan tidak mengakui bahwa itu limbah yang dibuangnya. Jadi kita kesulitan mengungkapnya," pungkasnya. (Van)