Banjir di Pelalawan, Ini Kata Pengamat Lingkungan UNRI

Banjir di Pelalawan, Ini Kata Pengamat Lingkungan UNRI
DR. Muhammad Syafi'i, M.Si

PELALAWAN, RAIUBERNAS.COM - Banjir yang kini tengah terjadi di Kabupaten Pelalawan hingga mengakibatkan lumpuhnya Jalan Lintas Timur diduga bakalan sering terjadi. Hal ini terjadi karena saat ini Kabupaten Pelalawan adalah sebuah daerah yang krisis tangkapan dan resapan air dikarenakan telah rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) di sepanjang Sungai Kampar.

Hal ini disampaikan oleh Doktor Ilmu Lingkungan UNRI, Dr. Muhammad Syafi'i M.Si pada media ini, Kamis (20/12). Menurutnya, diperlukan tata kelola konservasi dan rehabilitasi DAS semaksimal mungkin. Dan semestinya, banjir yang terjadi saat ini tak perlu terjadi jika Pemkab mau waspada sedari dini dengan memanage tata kelola DAS Sungai Kampar.

"Jangan seolah-olah ketika banjir, baru sibuk bagi-bagi sembako. Yang harus dilakukan adalah upaya preventif bukan sekedar kuratif saja," tandasnya.

Menurut Doktor yang pernah ke Jerman untuk melakukan pelatihan renewble energi ramah lingkungan ini, bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan banjir yang terparah sepanjang Kabupaten Pelalawan berdiri. Apalagi sampai terputusnya Jalan Lintas Timur yang mengarah ke Bengkulu, Jambi dan Ke Jawa. Bahkan masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut harus memutar ke Taluk Kuantan, jika tak mau membayar Rp 500 ribu untuk diangkut mobilnya melintasi banjir.

"Jadi ini sudah tak masuk akal lagi. Banjir ini pasti berdampak banyak pada masyarakat meski di sisi lain ada yang diuntungkan. Tapi mindset kita jangan seperti itu, harus dipikirkan bagaimana agar tak terjadi banjir seperti ini lagi," tandas Syafi'i yang kini menjadi Dosen Pendidikan Fisika di Universitas Riau.

Disinggung soal penyebab dari banjir itu sendiri, mantan Direktur AKN Pelalawan ini menjelaskan bahwa faktor penyebabnya banyak, baik itu dari industri, regulasi maupun dari kepedulian masyarakat terhadap DAS. Namun yang terpenting dari semua itu adalah Pemkab harus fokus dan komitmen terhadap upaya konservasi dan rehabilitasi DAS.

"Regulasi atau kebijakan-kebijakannya harus pro rakyat. Jangan tebang pilih dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak tata kelola DAS di sepanjang Sungai Kampar, jika tak mau banjir seperti ini lagi," tukas mantan Kepsek SMKN 1 Pangkalankerinci yang pernah membawa sekolah tersebut menjadi peraih Adiwiyata tingkat nasional sebagai sekolah berwawasan lingkungan. (ndy)