ROHIL, RIAUBERNAS.COM - Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia( Askumindo), Rokan Hilir Keluhkan proyek dipemerintah Kabupaten Rokan Hilir dimonopoli oleh segelintir orang, baik itu pekerjaan lelang maupun kegiatan dengan Penunjukan Langsung (PL).
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Askumindo Kabupaten Rohil Zulpakar SE, MSI, kepada media ini, Sabtu (26/5/18) dilobby Hotel Lion Bagan Siapiapi. Ketidak transparan panitia pelaksana kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rohil, dikatakan Zulpakar akan merugikan para kontraktor yang selama ini berkerja dengan professional dalam mengerjakan kegiatan pembangunan di Rohil.
“Saya rasa sistem penentuan pihak ketiga sebagai pelaksana proyek tidak tranparan, jelas ini menyalahi aturan”, kata Zulpakar.
Sistem bagi bagi kue proyek itu yang bersifat tertutup itu dinilainya, sangat merugikan kontraktor. Karena yang menikmati proyek-proyek itu, lebih dimonopoli oleh segelintir orang yang memiliki akses ke dalam (OPD).
“Kalau hanya dinikmati oleh segelintir kontraktor, maka kontraktor local akan gulung tikar,” imbuhnya tanpa menyebut nama kontraktor-kontraktor yang mendominasi proyek di Rohil itu.
Askumindo Rohil berharap, OPD di lingkungan Pemkab Rohil dapat bekerja secara professional, dan keluar dari intimidasi intimidasi dari beberapa pihak, panitia pelaksana kegiatan harus mengutamakan
pembangunan tanpa mengabaikan pemberdayaan pengusaha lokal.
"Kita minta dinas dinas terkait yang mengelola kegiatan pembangunan dapat bekerja secara profesional, dan Porporsional, pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, kearifan lokal (pengusaha lokal, red) juga harus diperhatikan”, sambungnya.
Dalam masa tiga tahun belakangan ini, beber Zulpakar,tidak dapat dipungkiri, pelaksana poryek di dominasi oleh paket aspirasi, dengan alasan itu pulalah, paket proyek tidak dapat di bagikan ke pihak ketiga lainnya.
“Alasannya, aspirasi mereka, dan mereka merasa berhak mengerjakan”, bebernya lagi.
Begitu juga dengan proyek proyek di OPD, alasan dalih aspirasi pulalah, banyak proyek di kelola sendiri oleh pejabat dan panitia kegaitan di dinas tersebut. Padahal itu bisa jadi sekadar dalih untuk mengakomodir kepentingan di dalam saja.
"Ini sudah jadi tradisi turun menurun, seperti permainan dalam lingkaran setan, kami asosiasi kontraktor meminta bekerjalah, secara profesional, jalankan fungsi sebagai legislasi, dan
Budgeting, serta Controling, jangan ditambah fungsi main proyek" ungkap Ketua Askumindo Rohil ini. (Syofyan Rambah)
