Datuk Sri Indra Kampe Tegas Bela Keberlangsungan PT RAPP: Jangan Abaikan Hajat Hidup Masyarakat Melayu Pesisir

Datuk Sri Indra Kampe Tegas Bela Keberlangsungan PT RAPP: Jangan Abaikan Hajat Hidup Masyarakat Melayu Pesisir
Datuk Sri Indra Kampe

PELALAWAN (Riaubernas) – Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Pesisir, Datuk Sri Indra Kampe, S.E., angkat bicara menyikapi keputusan pemerintah terkait pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan bahwa keberlangsungan perusahaan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya keterkaitan aktivitas industri dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Datuk Indra Kampe menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap pentingnya penegakan hukum, penataan kawasan hutan, serta perlindungan lingkungan. Namun, menurutnya, kebijakan pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak luas yang ditimbulkan, terutama terhadap ribuan tenaga kerja, keluarga pekerja, pelaku UMKM, mitra usaha, dan masyarakat yang selama ini menggantungkan sumber penghidupannya dari aktivitas industri PT RAPP.
"Kami berpandangan bahwa keberlangsungan PT RAPP bukan semata-mata persoalan kepentingan perusahaan, tetapi juga menyangkut hajat hidup orang ramai. Ada masyarakat yang bekerja, ada keluarga yang harus dinafkahi, ada pedagang kecil, pengusaha lokal, dan berbagai sektor ekonomi yang ikut bergerak dari keberadaan industri ini," tegas Datuk Indra Kampe.
Ia menilai, PT RAPP telah menjadi salah satu bagian penting dari ekosistem perekonomian Kabupaten Pelalawan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut masa depan perusahaan harus dilakukan secara cermat, terukur, dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas industri tersebut.
Menurutnya, masyarakat Melayu Pesisir juga memiliki kepentingan besar terhadap keberlangsungan ekonomi daerah. Jangan sampai keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak sosial justru memunculkan persoalan baru, seperti meningkatnya pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, terganggunya usaha kecil, hingga menurunnya perputaran ekonomi daerah.
"Kami tidak ingin masyarakat Melayu Pesisir menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari sebuah kebijakan. Jangan sampai perusahaan berhenti beroperasi, sementara pemerintah belum menyiapkan solusi terhadap nasib para pekerja dan masyarakat yang terdampak. Ini harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.
Datuk Indra Kampe juga menegaskan bahwa dirinya mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan, tetapi perlindungan lingkungan dan keberlangsungan investasi seharusnya dapat berjalan beriringan. Apabila ditemukan persoalan dalam pengelolaan kawasan hutan, penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, fakta lapangan, dan prinsip keadilan.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai status hukum, mekanisme pengelolaan, serta masa depan operasional PT RAPP. Jika terdapat ruang penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah diharapkan mengedepankan langkah yang tidak mematikan aktivitas ekonomi dan tetap menjamin perlindungan lingkungan.
"Kami bukan sedang membela kepentingan korporasi semata. Yang kami perjuangkan adalah keberlangsungan kehidupan masyarakat. Perusahaan harus taat aturan, lingkungan wajib dijaga, tetapi hak masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak juga tidak boleh diabaikan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ketua DPH LAM Pesisir itu mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar segera duduk bersama dengan manajemen perusahaan, tokoh adat, perwakilan pekerja, serta elemen masyarakat untuk mencari jalan keluar terbaik.
Menurutnya, Pelalawan tidak boleh kehilangan momentum pembangunan ekonomi akibat ketidakpastian kebijakan. Investasi yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah perlu mendapatkan kepastian hukum, sementara setiap kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat harus tetap diawasi secara konsisten.
"Pelalawan ini tanah Melayu, tempat masyarakat mencari nafkah dan membangun masa depan anak cucu. Kita ingin hutan tetap lestari, perusahaan tetap bertanggung jawab, investasi tetap berjalan, tenaga kerja terlindungi, dan masyarakat Melayu Pesisir tetap memiliki sumber penghidupan. Jangan sampai nasib rakyat dikorbankan," tutup Datuk Sri Indra Kampe.***