Rohil (Riau Bernas .com) Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi, M.Ip. menghadiri Musrebang penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026
Ia menerangkan Musrenbang dilaksanakan seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir namun yang penting musrenbang terkait usulan berbagai daerah
"Semua usulan Skala Proritas segala sektor baik itu usulan Pembangunan jalan jembatan, pelayan kesehatan, pendidikan, pertanian maupun bidang perikanan ," Kata Basiran Nur Efendi
Pada kesempatan itu Sementara Wakil Bupati Rohil Jhony Charles, secara resmi membuka (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sekaligus rembuk stunting 2025. Selasa (25/2025) di ruang pelayanan Kantor Camat Bangko
Sementara Camat Bangko, Iswandi Putra, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Bupati Rokan Hilir beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam kesempatan tersebut, Iswandi Putra menyoroti keterbatasan fasilitas di Kantor Camat Bangko, terutama ketiadaan aula pertemuan yang representatif.
Hal ini menurutnya sehingga mengakibatkan pelaksanaan Musrenbang harus berlangsung di aula pelayanan masyarakat yang memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga berdampak terganggunya layanan publik.
“Sebagai kecamatan yang berada di pusat pemerintahan kabupaten, Bangko seharus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Namun, hingga saat ini, belum tersedia aula pertemuan yang layak. Akibatnya, pelayanan publik terganggu saat ada agenda pemerintahan seperti Musrenbang ini,” ungkap Iswandi Putra.
Selain persoalan infrastruktur, ia juga menyoroti minimnya tenaga profesional di kantor kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, setiap kali ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tidak ada formasi khusus untuk tenaga administratif di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Hal ini katanya sehingga menyebab keterbatasan tenaga yang memiliki keahlian teknis, termasuk dalam pengelolaan data dan penyusunan laporan ke Diskominfotik.
“Kami berharap Musrenbang ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan keterbatasan tenaga ahli di kantor kecamatan dan kelurahan, berbagai tugas administrasi, termasuk penyusunan laporan berbasis data, menjadi kendala yang signifikan,” tambahnya.
Wakil Bupati Jhony Charles menegaskan usulan pembangunan aula Kantor Camat Bangko akan menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa Kecamatan Bangko, sebagai wajah Kabupaten Rokan Hilir, harus memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kecamatan Bangko merupakan cerminan dari Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur, termasuk pembangunan aula pertemuan di Kantor Camat Bangko, akan menjadi perhatian khusus kami. Saya akan menyampaikan hal ini kepada Bupati agar dapat segera direalisasikan sesuai dengan visi-misi kepemimpinan kami yang berorientasi pada perubahan dan kemajuan daerah,” tegas Jhony Charles.
Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata dengan baik
Dalam kesempatan yang sama, Jhony Charles juga menyoroti kondisi perekonomian masyarakat Bangko yang mengalami penurunan. Menurutnya, pasar-pasar tradisional seperti Pasar Pelita, Pasar Rubiah, Pasar Bintang, dan Pasar Bagan Hulu perlu mendapatkan perhatian lebih agar tetap menjadi pusat pergerakan ekonomi masyarakat.
“Saat ini daya beli masyarakat mengalami penurunan, dan hal ini berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi di Kecamatan Bangko. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menghidupkan kembali sektor ekonomi lokal melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Wabup.
Sebagai penutup, Jhony Charles menegaskan bahwa usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang harus benar-benar dikawal hingga terealisasi. Ia tidak ingin Musrenbang hanya menjadi sekadar agenda tahunan tanpa tindak lanjut yang konkret.
“Kami membutuhkan sinergi dan komitmen dari seluruh OPD agar setiap usulan yang diajukan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata. Musrenbang bukan sekadar acara seremonial, tetapi harus menjadi wadah efektif dalam merancang pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.(*)