Pandangan Umum Ranperda Pertanggung jawaban APBD Rohil Tahun 2024 ,Ini Poin Di Sampaikan Fraksi SIR

Rohil (Riau Bernas.Com)
Fraksi Solidaritas Indonesia Raya (SIR ) menyampaikan Terkait Rancangan peraturan daerah Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Rohil TA 2024 ,

Dalam penyampaian Fraksi SIR gerakan solidaritas Indonesia Raya Lambok Parlahutan Parsaoran Siadari mengatakan  bahwa Fraksi SIR untuk memberikan beberapa poin terhadap pandangan umum menginspirasi terhadap penyusunan laporan keuangan pemda TA 2024

Dimana penyusun sudah selesai di audit oleh Badan pemeriksaan Keuangan BPK RI  perwakilan provinsi Riau mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

Fraksi SIR mengingatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian bukanlah segala-galanya karena masih dihadapkan pada berbagai persoalan dan permasalahan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat

"Pemerintah daerah harus terus berupaya mensinkronkan program atau kegiatan  pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan ," harapnya

Pertama harus terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan dengan terus untuk meningkatkan pengetahuan bidang pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan pengendalian sistem instan di lingkungan kabupaten Rohil

Setelah mencermati dengan seksama terangnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Rohil 2024 pendapatan daerah mencapai Rp 2.5 triliun jika dibandingkan perolehan pendapatan daerah Tahun 2023 dengan mencapai Rp 2,1 triliun

Penambahan sekitar Rp 400 sekitar miliar melihat target pendapatan belum selesai 100% , maka reaksi kami( FSIR) menyarankan perlu adanya optimalisasi terhadap sumber pendapatan daerah

Reaksi gerakan SIR mempertanyakan juga terkait sisa lebih perhitungan anggaran dalam kurung Silva pada tahun sebelumnya lebih kurang sebesar Rp 8 miliar hingga  sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024 realisasi lebih kurang  14 miliar

"Ini mohon untuk di tanggapan eksekutif mempertanyakan Realisasi anggaran 2024 berdasarkan audit BPK sebesar Rp 2 triliun, sedangkan realisasi laporan pertanggungjawaban realisasi  Tahun 2024 sebesar Rp 2.5 ada perubahan nilai ," ungkap Lambok

Dengan Demikian Fraksi (SIR) meminta tanggapan dari eksekutif untuk mendorong Pemda ke depan lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala menggerakkan seluruh opd agar mampu merealisasikan anggaran telah ditetapkan sehingga program- program bisa dirasakan masyarakat

Kemudian Fraksi SIR menyarankan agar pemerintah memperhatikan masalah pengelolaan anggaran agar sesuai  ditetapkan pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dengan memperhatikan asas keadilan dan dukungan menambah pengetahuan keterampilan dan daya saing maka dari itu fraksi

"Kami juga menyarankan agar pemerintah menyiapkan segala persoalan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk bisa berdaya saing menatap perubahan- perubahan sosial
memperkuat estabilitas terhadap pekerjaan ," ujarnya

Lambok juga mengingatkan Pandangan umum fraksi ini seluruh dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan eksekutif progres akhirnya

Paripurna dibuka pimpinan DPRD Rohil Ilhammi ,Wakil Ketua Maston, Wakil Ketua Imam Suroso dan Wakil Ketua Basiran Nur Efendi (*)