Monitoring dan Evaluasi PSN dan Kinerja Anggaran TW II 2025: Komitmen Kuat ATR/BPN Wujudkan Layanan Berkinerja Tinggi di Provinsi Riau

Pekanbaru - Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan memastikan optimalisasi realisasi anggaran, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk melakukan konsolidasi pelaksanaan program prioritas dan penguatan tata kelola anggaran secara lebih terukur dan akuntabel.

Monev ini mencakup pembahasan berbagai aspek penting, antara lain: Capaian terhadap Pagu Anggaran,
Target dan Realisasi Kegiatan, Penerimaan dan Belanja Anggaran PNBP, Hambatan dan kendala pelaksanaan program, Rencana Aksi (Renaksi) kegiatan dan pencairan anggaran, Identifikasi dan pemetaan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan pertanahan di Provinsi Riau

Dalam paparannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab institusional untuk menjaga ritme kerja di lapangan tetap sesuai target dan arah kebijakan nasional. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar Kantor Pertanahan untuk mencari solusi atas berbagai tantangan implementasi program PSN dan kegiatan strategis lainnya.

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian laporan hambatan, kendala, dan progres capaian kinerja oleh masing-masing satuan kerja dari sembilan Kantor Pertanahan di Provinsi Riau. Dimulai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, kemudian dilanjutkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, hingga Kabupaten Rokan Hulu.

Setiap kepala kantor memaparkan kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai tantangan teknis, administratif, maupun sosial yang memengaruhi capaian kerja. Mulai dari percepatan PTSL, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pelaksanaan Reforma Agraria, hingga pengelolaan data pertanahan berbasis digital.

Dalam forum tersebut juga dilakukan sesi diskusi dan klarifikasi, sebagai bentuk keterbukaan dan sinergi dalam menemukan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi masing-masing Kantor Pertanahan. Selain itu, turut dibahas strategi percepatan pencairan anggaran serta peningkatan kualitas laporan keuangan dan administrasi pertanggungjawaban.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas anggaran, dan efektivitas program pertanahan di daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional, khususnya di Provinsi Riau.