SIAK, RIAUBERNAS.COM - Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Riau tahun 2019, berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Riau, sore Rabu (10/6/2019). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Doni Munardo, selaku inspektur upacara, menyampaikan sejumlah pesan kepada tim Satgas Karhutla.
Memasuki musim kemarau di Riau yang akan berlangsung cukup lama, dibandingkan tahun sebelumnya yakni mulai Juli hingga Semptember mendatang. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan agar tidak bertambah luas perlu dilakukan sinergitas.
"Musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung cukup lama, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni antara Juli hingga september mendatang," ungkapnya.
Lanjutnya, Indonesia juga mendapat desakan dan teguran dari negara tetangga terkait akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tentu saja mengganggu hubungan diplomatik antar negara dan regional Kawasan ASEAN.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Tengku Said Hamzah, saat menghadiri acara itu mengatakan, Kabupaten Siak yang memiliki lahan gambut juga rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. "Kami menghimbau kepada masyarakat dan perusahaan agar menjaga lingkungan dari kerusakan dan kebakaran lahan," ungkapnya.
Dikatakannya, pemerintah Kabupaten Siak beserta pihak kepolisian didukung TNI, Satgas Api, beserta masyarakat peduli Api, bersama-sama menjaga serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan itu. Akibat Terjadinya karhutla, akan merusak ekosistem hutan, flora fauna dan penghuninya, serta cagar biosfer.
Apel pengiriman personel itu berfungsi untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola hutan dan lahan pada saat musim kemarau, serta memberikan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Sebanyak 1.500 personel gabungan diterjunkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Kebakaran hutan dan lahan juga sangat mengganggu pelayanan transportasi masyarakat dan bisnis.
Selain anggota TNI dan Polri, apel siaga ini juga diikuti oleh seluruh bupati dan wakilota se Provinsi Riau. Selain itu, apel juga melibatkan seluruh unsur Muspida, Dandim, Kapolresta, Kepala BPBD Kabupaten/Kota, pejabat Utama Polda, Korem, dan instansi terkait, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. (Van/rls)