ROKAN HILIR, RIAUBERNAS.COM - Gerakan Pemuda Ansor Rokan Hilir, membuka Ruang Publik dialog analisa dan tantangan menuju perubahan Provinsi Riau pesisir. Dialog pemuda menuju Riau Pesisir yang diselengarakan PC GP Ansor Rokan hilir, bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi, Kamis (09/8/2018).

Hadir pada acara dialog tersebut, Sekda Rokan Hilir Drs H.Surya Arfan, Ketua IPK Rohil Cutra Andika, Jajaran PC GP Pemuda Ansor, mahasiswa, ormas dan sejumlah wartawan.

Terkait dialog mengupas Riau Pesisir, Muhammad Fauzi menuturkan, bahwa dialog Riau Pesisir tujuannya membahas masa depan daerah pesisir Provinsi Riau. Pembicaraan dalam dialog, masih dalam kontek, terwujudnya menuju Riau Pesisir dalam waktu dekat, dan dapat diterima pemerintah, yang terbaik sebagai tuntutan pemuda Riau Pesisir.

Sementara, Bupati Rohil H.Suyatno, melalui Sekda Rohil Drs H. Surya Arfan, Msi mengatakan, bahwa Riau Pesisir telah lama digaungkan  H.Annas Maamun. Riau Pesisir tersebut termasuk membawahi 5 Kabupaten dan Kota daerah pesisir Provinsi Riau, Seperti  Rohil, Bengkalis, Dumai, Siak, Kepulauan Meranti, dan Rokan Tengah.

Ini merupakan konsep dari H. Annas Maamun dalam menggesa pembangunan daerah pesisir, Kubu, Kubu Babusalam (Kuba), Pekaitan, dan Palika Kabupaten Rohil. Dalam kontek ini, pada prinsipnya sangat mendukung, namun diperlukan pemikiran secara matang dan seksama.

"Syarat secara teknis ekonomi daerah kita sudah memadai, serta diimbangi berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) mengalahkan daerah daratan Provinsi Riau", kata Surya.

Untuk membentuk sebuah Provinsi yang baru, jangan mengabaikan provinsi induk, karena kita belum mengelola potensi sumber daya alam  secara baik, seperti potensi sumber daya darat, dan potensi sumber daya has laut.

Sebagai contoh, lanjut Sekda, Rohil Bagansiapiapi dulunya pernah jaya, bahkan kantor BRI sejak 1917, dan Solo kita, memiliki sumber penghasil ikan terbesar nomor 2 didunia setelah negara Norwegia pada waktu silam. Namun sumber perikanan, ikan masih ada hanya penghasilan daerah Nol.

Ini disebabkan daerah Rohil belum ada tempat pelelangan ikan( TPI), sehingga penjualan ikan bertransaksi ditengah laut. Dinas perikanan Rohil baru membudidaya ikan darat, untuk membudidaya ikan laut belum dilakukan oleh dinas terkait.

Diterangkan Sekda, ABPD Rohil semakin tahun semakin mengecil, pemerintah daerah menghandalkan dana perimbangan, sedangkan PAD tiap tahun hanya Rp500 milyar.

"Salah satu penyebab lainnya, Rokan Hilir masih mengacu pendataan pajak PBB mengacu pajak Dumai, Kini Bapenda mendata ulang, lakukan persuasif, agar partisipasi masyarakat meningkat dan taat membayar pajak PBB", imbuh Sekda..

Surya Arfan menambahkan, terkait daerah Riau Pesisir, perlu untuk memperhatikan berbagai aspek, ide kalangan pemuda menuju Riau Pesisir akan diperjuangkan, tapi sekarang belum saatnya.

"Dimana daerah berpenghasilan migas akan mendapatkan lebih, diajukan tapi belum dalam bentuk perjanjian MOU, daerah penghasil akan mendapat fee 10 % dari PT Pertamina, diluar Dana DBH pusat", terang Surya. (Syofyan)